Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan masukan penting terkait rancangan kebijakan kelistrikan terbaru di Indonesia. Mereka menekankan perlunya fleksibilitas dalam perencanaan, agar mampu beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dan perkembangan teknologi yang pesat.

Menurut pandangan DPR, rencana yang terlalu rigit berpotensi menghambat inovasi dan investasi di sektor energi. Kebijakan yang kaku juga dinilai kurang responsif terhadap dinamika pasar dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Fleksibilitas menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan dan efisiensi sistem kelistrikan nasional.

Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah integrasi energi terbarukan. DPR mendorong agar rencana kelistrikan memberikan ruang yang lebih besar bagi pengembangan sumber energi bersih seperti tenaga surya, angin, dan air. Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi karbon dan mencapai target energi bersih.

Selain itu, DPR juga menyoroti pentingnya mempertimbangkan aspek geografis dan demografis dalam perencanaan kelistrikan. Kebutuhan listrik di setiap daerah berbeda-beda, sehingga diperlukan solusi yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah. Misalnya, daerah terpencil mungkin memerlukan solusi off-grid yang berbasis energi terbarukan.

Dengan rencana kelistrikan yang lebih fleksibel dan adaptif, diharapkan Indonesia dapat membangun sistem energi yang lebih berkelanjutan, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. DPR akan terus mengawasi dan memberikan masukan konstruktif untuk memastikan kebijakan kelistrikan berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Kebijakan ini diharapkan dapat segera diimplementasikan untuk kemajuan sektor energi nasional.